Jabar – Dinas Pendidikan (Disdik) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung menggelar sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran faham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) di satuan pendidikan. Kegiatan berlangsung di Aula SMA BPI, Jalan Burangrang, Kota Bandung, Kamis, 27 November 2025.
Kegiatan ini dihadiri para kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan dan menghadirkan narasumber dari Densus 88 Antiteror Mabes Polri, sebagai bentuk kolaborasi strategis untuk memperkuat ketahanan ideologi sejak tingkat sekolah.
BACA BERITA
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron menyampaikan, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan.
“Penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme kini semakin halus, masif, dan menyasar kelompok anak dan remaja. Melalui kegiatan ini, kami berharap kepala sekolah memiliki pemahaman komprehensif mengenai pola penyebarannya, indikator awal yang harus diwaspadai, serta langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah,” jelasnya.
Asep menuturkan, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengomunikasikan pemahaman ini kepada guru dan peserta didik.
“Kami berharap seluruh kepala sekolah lebih siap, lebih waspada, dan mampu memperkuat peran sekolah sebagai benteng persatuan, toleransi, dan keberagaman,” ujarnya.
Asep menuturkan, materi kegiatan difokuskan pada deteksi dini, penguatan nilai kebangsaan, literasi digital, serta penguatan budaya sekolah yang toleran, aman, dan inklusif.
Perwakilan Densus 88, Iptu Yaman memaparkan dinamika penyebaran paham radikalisme yang kini semakin cepat akibat perkembangan dunia digital.
“Saat ini banyak kasus anak yang terpapar konten radikalisme yang mengarah pada terorisme. Pergerakan paham ini tidak berhenti, jika dulu lambat, kini dengan era digital penyebarannya jauh lebih masif karena adanya era digital,” ungkapnya.
Melalui kolaborasi Pemkot Bandung dan Densus 88 berupaya memastikan setiap peserta didik terlindungi dari paparan paham yang membahayakan nilai kebangsaan dan keberagaman.
Sosialisasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam menjaga generasi muda dari ancaman ideologi yang merusak, serta membangun lingkungan belajar yang aman, toleran, dan inklusif. (rd/rer)
