Jakarta – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan Ustadz Ismail Asso menilai pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan tengah di bawah Gubernur John Tabo gagal total.
Hal itu disampaikan Ustadz Ismail Asso yang juga merupakan tokoh agama Muslim Papua Pegunungan dalam sesi wawancara dengan awak media di Jakarta, kamis (24/9/2026).
BACA BERITA
Menurutnya, wawancara ini merupakan elaborasi tindak lanjut laporan Komite Masyarakat Papua (Kompaja) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Kami menilai praktek sistem pemerintahan yang berjalan di Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Pegunungan telah gagal total oleh Saudara John Tabo,” tegas Ustadz Ismail Asso.
Ia membeberkan beberapa kegagalan, pertama adalah tidak adanya harmonisasi hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak sejalan.
Terkait lokasi pembangunan pusat pemerintahan, mulai dari kantor gubernur, seluruh kantor dinas, kantor MRP, hingga kantor DPRP yang belum tersedia sampai hari ini.
“Padahal uang yang sudah dikucurkan nilainya sudah puluhan miliar, itu harus ditelusuri oleh KPK RI,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti nasib pemilik lahan lokasi pembangunan provinsi yang sudah resmi ditandatangani oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, namun kini justru mau diperangi dan digusur.
Ustadz Ismail Asso juga menyinggung adanya dugaan aktor intelektual yang membiayai pengerahan asosiasi atau lembaga denominasi gereja yang berujung pada dugaan kejahatan pembunuhan puluhan masyarakat Papua pegunungan tengah.
“Sampai hari ini belum diproses secara hukum siapa pelaku dan siapa aktor yang bertanggung jawab. Sebagai orang nomor satu, Saudara John Tabo sebagai Gubernur harus bertanggung jawab,” pungkasnya.
Ustadz Ismail Asso, tata kelola pemerintahan Papua Pegunungan saat ini hancur karena praktek nepotisme. “Seluruh jawatan OPD dan SKPD hari ini berbau nepotisme. Yang diangkat itu famili, keluarga, orang dekat, tanpa kualifikasi profesional. Pejabat karir yang profesional justru di-nonjob-kan. Semua SK nya adalah SK PJS. Ini harus ditelusuri BKN RI,” tegasnya.
Iya juga mengungkapkan, sejak pelantikan Gubernur definitif, MRP sengaja dinonaktifkan tanpa DPA sehingga lumpuh total.
Ismail Asso mengaku pihaknya sudah melapor resmi ke KPK RI dengan tembusan ke Presiden, Wapres, Mendagri, Menkopolhukam, Kabareskrim, DPR RI, DPD RI, BPK dan PPATK.
Puncaknya, Ismail Asso meminta dua orang tersebut segera diamankan karena dianggap bertanggung jawab atas penderitaan rakyat.
“Kami minta Ketua MRP Agus Kinilik Hubi dan Gubernur John Tabo harus ditangkap dan diperiksa. Karena mereka inilah rakyat Papua Pegunungan menderita, pembunuhan terjadi setiap hari, kelaparan dan kesulitan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak adil. Di tengah kondisi provinsi yang tanpa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana hibah untuk satu gereja bisa mencapai Rp 15 miliar hingga Rp 40 miliar sementara yang lain tidak dapat, “dugaan KKN. Kami sudah aksi dan lapor resmi ke KPK agar segera periksa Gubernur John Tabo dan Ketua MRP Agus Nikilik dan harus proses dan ditahan,” pungkasnya.
Ketua Komunitas Papua Jakarta (Kompaja) se-Jabodetabek, Yan Pensada menegaskan pihaknya solid berada di belakang Anggota MRP Papua Pegunungan Ustadz Ismail Asso.
“Yan Pensada Ketua Kompaja. Papua Raya ini ada di dalam pengurus Kompaja dan Pak Ustadz Ismail Asso adalah pengurus inti di Kompaja,” ujar Yan.
Menurut Yan, apapun gerakan dan perjuangan yang dilakukan Ustadz Ismail Asso terkait kondisi Papua Pegunungan, Kompaja akan selalu memfasilitasi dan mendorong.
“Makanya Kompaja siap memfasilitasi dan mendorong gerakan-gerakan yang dilakukan selama ini Kompaja tetap di belakang Pak Ustadz Ismail Asso,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya Ustadz Ismail Asso melaporkan dugaan kegagalan total pemerintahan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan dugaan KKN pengelolaan Dana Otsus ke KPK RI. (rd)
